Nusa Dua - Indonesia mengajak negara-negara Asia Pasifik untuk membangun iklim demokrasi secara damai dan menghindari cara-cara kekerasan.

Meski demokrasi dibangun di atas nilai-nilai luhur demi membangun masyarakat yang lebih beradab, tapi kita amati ada yang menggunakan kekerasan dalam promosi tujuan tersebut,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika membuka Bali Democracy Forum (BDF) VI di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC).

Kondisi yang disampaikan Presiden tersebut terkait erat dengan kondisi dan situasi di Timur Tengah sekarang ini. Kawasan yang berjuang untuk membangun demokrasi tersebut kini terpuruk dalam konflik dan bahkan perang sipil yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.  Kebangkitan rakyat di  Suriah, Mesir dan Tunisia yang disambut dengan sebutan »Arab Spring” kini  berujung pada krisis kemanusiaan.

Berbagi pengalaman dengan Indonesia, menurut Presiden, seharusnya demokrasi dibangun secara beradab dan menghindari anarkisme. Sebagai negara yang pluralistik dengan jumlah penduduk hampir 250 juta terdiri atas 300 suku dengan 700 bahasa yang tersebar di 17.000 pulau, Indonesia bekerja keras membangun negara demokratif dan inklusif.

Empat hal  yang dipegang Indonesia dalam mengkonsolidasikan demokrasi antara lain, pertama, menjamin hak-hak konstitusional bagi seluruh warga. Kedua, penegakan supremasi hukum.   Ketiga, partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Terutama dalam mengatasi konflik di Aceh dan Papua. Keempat, peningkatan interaksi antar komunitas masyarakat untuk meningkatkan toleransi dan saling pengertian.

Selain keempat pelajaran tersebut di atas, sistem multi partai di Indonesia memberikan peluang sekaligus tantangan dalam mengkonsolidasikan demokrasi,” kata Yudhoyono.

Forum BDF kali ini dihadiri oleh delegasi dari 86 negara, dengan sejumlah pejabat setingkat menteri dan Menteri Luar Negeri, seperti Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop, dan Menteri Luar Negeri Belanda Frans Timmermans. Enam organisasi internasional juga ikut berpartisipasi.

Dua kepala pemerintahan turut hadir dalam acara pembukaan yakni Perdana Menteri Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmao, dan Sultan Brunei Darussalam Hasanal Bolkiah.(gps)