Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan tak masalah dan mempersilakan jika bisnis pelabuhan dan bandara nasional dimasuki investor asing. Sebab, nantinya akan ada aturan yang mengikat para investor asing itu untuk menjalankan bisnisnya di sektor tersebut.

Kan nanti ada aturannya tidak sembarangan,” katanya seusai rapat pimpinan Kementerian BUMN di Jakarta, 7 November 2013.

Dahlan mengatakan masuknya investor asing di bisnis bandara dan pelabuhan justru bisa berdampak positif. Sebab, nantinya akan ada kompetisi bisnis antara lokal dan asing untuk memberikan pelayanan terbaik.

Silakan saja, jadi ada kompetisi dibanding hanya sendiri enggak ada saingan, jadi santai. Ini tidak akan berbahaya untuk BUMN, yang penting kita usaha untuk tidak kalah,” ujarnya.

Dia mencontohkan Kota Jambi dan Palembang yang belum memiliki pelabuhan. Negara akan sangat diuntungkan kalau ada yang mau membangun pelabuhan di sana,” Dahlan mengungkapkan.

Dahlan menjamin bisnis bandara dan pelabuhan yang dijalankan oleh BUMN saat ini sudah mapan. Dengan demikian, mereka siap berkompetisi dengan masuknya investor asing. Saat ini, bisnis pengelolaan pelabuhan nasional dijalankan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero), sementara bandara oleh PT Angkasa Pura (Persero).

Pemerintah kini tengah membahas revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar menyebutkan beberapa sektor diwacanakan terbuka untuk asing. Di antaranya operator bandara, operator pelabuhan, jasa bandara, distribusi film, pengujian kelayakan kendaraan bermotor, terminal penumpang, dan terminal barang.

Meski begitu, semuanya memiliki persyaratan. Seperti untuk operator bandara dan pelabuhan, hanya diperbolehkan bagi yang menggunakan skema kerja sama pemerintah dan swasta (KPS).

Artinya, jika pembangunan bandara atau pelabuhan menggunakan skema kerja sama pemerintah-swasta, pengelolaan bandara bisa diserahkan kepada asing seluruhnya dengan skema kemitraan pemerintah-swasta (public private partnership/PPP).(gps)